Inilah Para Tokoh Di Balik Gerakan Rakyat Anti Mafia (GERAM) Hukum

Berikut adalah tokoh dan public figure mendeklarasikan Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (Geram Hukum) di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat. Mereka mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tipikor, PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum agar terus gencar memberantas mafia hukum.

Inilah para tokoh deklarator Geram Hukum:

1. Albert Hasibuan
2. Alexander Lay
3. Anies Baswedan
4. Arie Perdana
5. Arief T Surowidjojo
6. Arif Zulkifli
7. Ayu Utami
8. Bagus Takwin
9. Bambang Harymurti
10. Bambang Widjojanto
11. Bara Hasibuan
12. Benny Handoko
13. Burhanudin Muhtadi
14. Chatib Basri
15. Chatarina Widyasrini
16. Cipta Panca Laksana
17. Dian Sastro
18. Donny Ardyanto
19. Eep Saefulloh Fatah
20. Endriartono Sutarto
21. Erry Riyana Hardjapamekas
22. Fikri Jufri
23. Glenn Fredly
24. Goenawan Mohamad
25. Happy Salma
26. Heru Hendratmoko
27. Ifdhal Kasim
28. Ikhsan Modjo
29. Ikrar Nusa Bakti
30. J Kristiadi
31. Katarina Leimena
32. Komaruddin Hidayat
33. Luthfie Assyaukanie
34. Makarim Wibisono
35. Metta Dharmasaputra
36. Nanda Persada
37. Nirwan Dewanto
38. Nono Anwar Makarim
39. Olga Lidya
40. Otto Pratama
41. Pandji Pragiwaksono
42. Poengky Indarti
43. Rachland Nashidik
44. Richard Lasut
45. Richard Oh
46. Reynald Kasali
47. Robertinus Robet
48. Rocky Gerung
49. Rosianna Silalahi
50. Saldi Isra
51. Sandrina Malakiano
52. Sitok Srengenge
53. Susi Rizky
54. Taufik Basari
55. Taufikurrahman Ruqi
56. Teten Masduki
57. Todung Mulya Lubis
58. Tommy F Awuy
59. Ulil Abshar Abdalla
60. Usman Hamid
61. Wimar Witoelar
62. Yeni Wahid
63. Zainal Arifin Mochtar

Saya, Raden Mboelaxs bin Yayan atas nama seluruh rakyat kecil di  anginlawu.wordpress.com mendukung penuh Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (Geram Hukum). Merdeka !!
Enam poin deklarasi itu adalah sebagai berikut:
1. Kami memahami tegaknya hukum dan memerangi korupsi adalah tugas negara. Apapun pemerintahan yang menjalankannya. Namun kami menolak menyerahkan seluruh harapan kepada pengelolaan negara sebab penyalahgunaan kewenangan negara dalam setiap bentuk dan tingkatannya justru adalah sumber dan definisi dari korupsi itu sendiri.
2. Kami marah pada kenyataan bahwa hukum di tangan aparat-aparat yang korup, kini cuma jadi bahan bagi komodifikasi dan kriminalisasi untuk memeras, memperkaya diri, atau menyingkirkan lawan politik. Hukum bukan jalan bagi rakyat untuk mencari keadilan.
3. Namun kami menyakini kita semua wajib berikhtiar dengan menggunakan hak-hak kewarganegaraan kita agar perjuangan melawan korupsi tidak mandeg. Presiden boleh siapa saja, pemerintahan bisa silih berganti, tapi gerakan anti korupsi tidak boleh surut.
4. Kami juga meyakini niat memerangi korupsi ada di semua pihak, kecuali pihak mereka yang korup, mencuri uang rakyat, mengemplang pajak, memberi dan menerima suap. Perbedaan politik bukan alasan untuk berpisah tujuan, apalagi untuk saling menghalangi jalan, setiap kita memiliki kewajiban yang setara di hadapan hari depan bangsa. Untuk secara aktif dan mengeyampingkan perbedaan, bersama-sama berbagi beban.
5. Hari ini kami mengulangi dukungan bagi setiap pihak, dalam posisinya masing-masing telah atau berjanji memberikan sumbangan kepada perang melawan korupsi dengan mempertaruhkan keselamatan diri, termasuk dan tak terkecuali kepada KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, LPSK, PPATK, dan Pengadilan Tipikor.
6. Kami menolak keras politisasi hukum dan kriminalisasi terhadap setiap pihak yang berkerja dalam integritas memenuhi panggilan tugas perjuangan ini, tidak ada perlawanan tanpa keringat, kemenangan tak bisa tanpa semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Kita tak bisa gentar apalagi menyerah.

-blogdetik-

Artikel Terkait